Pernyataan Ribka Tjiptaning tentang almarhum Soeharto kembali mengguncang panggung politik nasional.
Setelah potongan videonya viral di media sosial, sejumlah pihak melaporkan politikus PDI Perjuangan itu ke kepolisian atas dugaan pelanggaran ujaran kebencian.
Laporan Polisi dan Respons Awal
Laporan terhadap Ribka diterima aparat kepolisian dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE.
Namun hingga kini, prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan awal.
Polisi menyebut masih menunggu klarifikasi lengkap dari pelapor dan terlapor sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Dalam pernyataannya, Ribka menyebut tidak memiliki niat untuk menyinggung siapa pun.
Ia mengaku hanya menyampaikan pandangan pribadi mengenai kondisi sosial pada masa lalu yang menurutnya layak untuk dikritisi.
PDI-P Angkat Suara
Dukungan terhadap Ribka datang dari internal PDI Perjuangan.
Beberapa politisi senior partai itu menilai laporan tersebut terlalu berlebihan dan bisa mengganggu kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Menurut mereka, konteks ucapan Ribka tidak bermuatan kebencian, melainkan kritik sosial terhadap kebijakan masa lalu.
“Dalam demokrasi, kritik terhadap tokoh atau sejarah seharusnya tidak langsung dikriminalisasi,” kata seorang anggota DPR dari fraksi PDI-P.
Pernyataan itu mempertegas bahwa partai berusaha menjaga ruang kebebasan berbicara di tengah iklim politik yang sensitif.
Pandangan Pengamat dan Masyarakat
Pengamat politik menilai laporan terhadap Ribka bisa menjadi preseden yang berbahaya.
Jika setiap pernyataan politik dikriminalisasi, dikhawatirkan publik akan semakin takut menyuarakan pendapatnya.
Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa tokoh publik seperti Ribka tetap perlu menjaga etika dan memilih diksi dengan bijak.
Beberapa warganet juga menyoroti bahwa isu ini seolah dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilu.
Mereka melihat munculnya laporan hukum sebagai bagian dari strategi untuk menggiring opini publik dan menekan kelompok tertentu.
Tantangan Menjaga Kebebasan Berpendapat
Kasus ini memperlihatkan dilema klasik antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum.
Di satu sisi, publik menuntut agar tokoh politik berani bersuara kritis, namun di sisi lain, ucapan mereka sering kali diseret ke ranah hukum.
Situasi ini menunjukkan betapa rentannya ruang publik Indonesia terhadap polarisasi.
Perdebatan tentang ucapan Ribka Tjiptaning kini bukan hanya soal sejarah masa lalu, tapi juga ujian terhadap sejauh mana demokrasi mampu menampung perbedaan pandangan.
Menanti Langkah Berikutnya
Hingga saat ini, Ribka belum dipanggil secara resmi oleh penyidik.
Polisi menegaskan masih melakukan verifikasi terhadap bukti digital yang diajukan pelapor.
Sementara itu, publik terus menantikan bagaimana kelanjutan kasus ini — apakah akan berlanjut ke proses hukum atau berhenti di tahap mediasi.
Apapun hasilnya nanti, kasus ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak.
Bahwa dalam negara demokratis, perbedaan pendapat tidak semestinya berujung pada kriminalisasi, melainkan menjadi sarana evaluasi bagi kematangan politik bangsa.
