e-media.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait ijazah asli yang dipertanyakan sejumlah pihak. Dalam sebuah kesempatan di hadapan massa, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkannya untuk memperlihatkan ijazah asli kepada publik. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan pendukung maupun pengkritiknya.
Latar Belakang Polemik Ijazah Jokowi
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak awal masa kepemimpinannya, isu ini kerap muncul, terutama dari pihak-pihak yang meragukan latar belakang akademisnya. Berbagai spekulasi beredar di media sosial, mulai dari dugaan pemalsuan hingga tuduhan lainnya. Namun, semua tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara hukum.
Beberapa pihak bahkan pernah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta klarifikasi atau pembuktian terkait dokumen pendidikan Jokowi. Meskipun demikian, semua gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Pernyataan Jokowi yang Tegas
Menanggapi berbagai tuntutan agar dirinya menunjukkan ijazah asli, Presiden Jokowi menyampaikan klarifikasinya dengan lugas. Dalam sebuah acara terbuka, ia mengatakan, “Tidak ada satu pun aturan dalam konstitusi atau perundang-undangan yang mengharuskan saya menunjukkan ijazah asli kepada publik.”
Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya telah melalui proses verifikasi saat mencalonkan diri sebagai Presiden, di mana semua dokumen termasuk ijazah sudah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait.
Respons Masyarakat dan Tokoh Publik
Pernyataan Jokowi ini menuai beragam tanggapan. Pendukungnya menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk ketegasan dan pembelaan diri yang sah. Mereka menilai isu ijazah hanyalah upaya politisasi dan pembunuhan karakter yang tidak berdasar.
Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menuntut transparansi dan mempertanyakan mengapa Jokowi tidak menunjukkan langsung dokumen tersebut jika memang tidak ada yang disembunyikan. Namun para pakar hukum tata negara menegaskan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan kepala negara untuk membuka dokumen pribadi kepada publik secara bebas.
Perspektif Hukum: Apakah Wajib Menunjukkan Ijazah?
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat menjadi calon presiden adalah WNI sejak kelahiran, bertakwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Verifikasi terhadap dokumen ini dilakukan oleh KPU saat proses pencalonan.
Pakar hukum tata negara, seperti Prof. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar, pernah menyatakan bahwa dokumen pendidikan calon presiden sudah diperiksa secara resmi. Jika ada yang meragukan keasliannya, maka jalur hukumlah yang seharusnya ditempuh, bukan menyebarkan tuduhan di media sosial.
Dampak Politik dan Opini Publik
Isu ijazah ini juga dinilai sebagai salah satu bentuk kampanye negatif yang kerap muncul menjelang tahun politik. Walau demikian, popularitas Jokowi tidak menunjukkan penurunan signifikan akibat isu ini. Justru banyak masyarakat yang semakin solid mendukungnya karena merasa bahwa isu semacam ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik.
Pakar komunikasi politik menyebut bahwa masyarakat perlu semakin cerdas dalam menyaring informasi. Isu-isu seperti ini jika tidak ditanggapi dengan bijak, bisa memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas politik.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada aturan yang mengharuskannya menunjukkan ijazah asli merupakan respons terhadap polemik yang terus bergulir. Secara hukum, proses verifikasi telah dilakukan dan tidak ditemukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih fokus pada kinerja dan kontribusi nyata daripada isu yang tidak berdasar.
Sebagai negara demokratis, kritik tentu diperbolehkan, namun harus berdasar dan disampaikan melalui jalur yang tepat. Mari bijak dalam menanggapi informasi dan menjaga ruang publik agar tetap sehat dan beretika.
